Agraria Kalimantan Barat

POLEMIK KASUS AGRARIA YANG TERJADI

DI KALIMANTAN BARAT

(Bom waktu fenomena konflik agraria yang tak pernah tuntas)

Abstract

Borrowing the term "time bomb" of West Kalimantan Governor phrase in addressing cases of agrarian conflicts in other parts of Indonesia, especially for the region of West Kalimantan, where the roots of the conflict land disputes have long grown and no one until complete solution that can cause harm latent in the future. Of cases of overlapping regulations, multiple certificates and customary dispute is the main factor mrupakan typically between communitiesin West Kalimantan twists agrarian disputes.

In the reform era, MPR MPR No.IX/2001 by assigning the Indonesian government to implement agrarian reform in order to achieve certainty and the protection of law and justice and prosperity for all the people of Indonesia (Article 2 No.IX/2001 MPR). But the penetration of the forces of neo-liberal causes such a strong mandate that never materialized. Instead of agrarian reform, the government and parliament actually producing various laws that legalize 'robbery' farmer's land by the national and foreign investors. Role of Agrarian Reform, Land Reforn particular, in the development of rural agricultural economy in the short term is generally considered to be unrealistic. The impression among many that caught government officials, too, that its implementation in areas considered not urgent.

Key word: time bomb, land disputes, land reform, the government

A.          Permasalahan Agraria yang Krusial di Kal-Bar

Konflik pertanahan terjadi secara generalisasi dikarenakan adanya kerakusan pelaku usaha yang berkolaborasi dengan kepala pemerintahan otonom berjiwa korup. Semestinya, setiap kali investor akan menggunakan lahan untuk melakukan investasi, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, mesti ada jaminan ketersediaan lahan kosong untuk masyarakat. Berbagai contoh kasus-kasus permasalahan agraria di Kalimantan barat yang belum pernah tuntas antara lain adalah :

1. Tumpang tindih peraturan

Di Kalbar, masalah utama agraria dan pengelolaan sumber daya alam selalu adalah sengketa lahan antar warga, konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria. Baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan koorporasi besar, ditengah puluhan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah. Ironisnya ketimpangan tersebut dan perampasan tanah-tanah rakyat masih terus terjadi.

Secara teknis, carut marutnya persoalan tanah di Indonesia adalah akibat banyaknya peraturan perundangan yang saling tumpang tindih antar satu dengan lainnya. Setidaknya pada level undang-undang saja ada banyak yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang yang paling banyak tumpang tindih di lapangan adalah antara UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan UU No.24/ 1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 41/1996 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, UU No.7/2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU No.4/2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (pengganti UU 11/1967).

Tumpang tindih lahan inilah misalnya yang menyebabkan terjadinya konflik tanah di Dabong, Kubu Raya- Kalimantan Barat. Sejak tahun 1982 Departemen Kehutanan RI sudah menetapkan kawasan hutan bakau di Desa Dabong sebagai hutan lindung. Tetapi belakangan Departemen Kelautan dan Perikanan malah mengeluarkan izin untuk pertambakan di areal tersebut. Seperti yang terlihat pada tabel berikut, tampak  jelas tidak ada koordinasinya secara nyata koordinasi antar kementrian dalam produk-produk legalnya.

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan bagaimana kesimpangsiuran undang-undang antar kementerian dalam pengaturan tata ruang wilayah suatu daerah.

Kelompok Kepentingan (Instansi Pemerintah)	UU / PP Yang digunakan	Kepentingan
		Objektif / Umum	Subjektif
Kehutanan	UU 41/1999 PP 10/2010	Pelestarian Hutan	Kewenangan eksklusif pengelolaan Kawasan  Hutan
Kemen PU	UU 26/2007 PP 26/2008 PP 15/2010	Koordinasi Penataan Ruang	Kemudahan pengembangan infrastrukutur jalan  (tol)
BPN	UU 5/1960 PP 11/2010	Reforma Agraria	Mempertahankan Kewenangan terpusat hak guna tanah
Bappenas	UU 25/2004	Koordinasi Sistem Perencanaan Nasional	Superioritas kebijakan sistem perencanaan nasional, termasuk yg berdimensi spasial
PEMDA	UU 32/2004	Pembangunan Daerah	·    Otonomi lebih luas tata kelola SDA daerah ·    Meningkatkan PAD
KLH	UU 32/2009	Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Kewenangan perencanaan & pengendalian yang lebih luas dalam pengel SDA, Lingkungan & wilayah
Pertanian	UU 41/2009	Ketahanan Pangan	·    Mencegah alih fungsi lahan sawah ·    perlindungan usaha agribisnis (perkebunan)
ESDM		Pembangunan Energi & SD devisa Nasional	·    Akses penambangan di kawasan lindung ·    Hak eksklusif kawasan tambang

(Sumber: Koordinator P4W-IPB, Dr. Ernan Rustiadi)

Contoh lainnya adalah maraknya tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dan tambang. Karena ijin lokasi dan lahan wewenang bupati, maka banyak sekali ijin perusahaan sawit yang dikeluarkan butapi saling tumpang tindih. Di daerah Penyelimau, Kecamatan Kapuas-Sanggau ini, ada beberapa perusahaan sawit pada areal yang sama.

Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalbar sepanjang 2011, mencatat sebanyak 67 kasus konflik agraria yang hampir terjadi pada semua kabupaten di provinsi itu, 18 kasus diantaranya dikategorikan kriminalisasi pihak perkebunan sawit dan pertambangan dengan masyarakat yang berusaha mempertahankan tanahnya.Di Kabupaten Sintang tercatat sebanyak 19 kasus, Ketapang 19 kasus, Sambas tujuh kasus, Sanggau delapan kasus, Landak empat kasus, Bengkayang sembilan kasus, Kabupaten Pontianak enam kasus, dan Kabupaten Kubu Raya lima kasus, katanya.Sebelumnya, kawasan hutan yang diusulkan diubah dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalbar mencapai 3,281 juta hektare.

Tanah yang berada dalam satu areal hamparan yang sangat luas menjadi salah satu syarat pokok dalam membangun perkebunan kelapa sawit, sementara sesunguhnya tanah-tanah yang ada di Indonesia sudah dikuasai oleh masyarakat dan dimanfaatkan secara tradisional dan turun temurun. Sehingga untuk memperoleh tanah-tanah yang luas tersebut sebagai syarat untuk pembukaan kebun sawit dilakukan dengan cara-perampasan hal ini bisa dibuktikan dalam mendapatkan tanah yang luas perusahaan perkebunan melakukan; (1) perampasan tanah dan kekayaan alam rakyat dengan cara kekerasan;(2) Perampasan menggunakan keterbelakangan masyarakat dengan cara menipu dengan pesona janji;(3) Perampasan dengan berkedok jual beli tanah (ganti rugi). Disamping itu dalam operasi merampas tanah masyarakat, Perusahaan mendapatkan previlege dari negara melalui kebijakan – kebijakan yang dibuat dan juga menurunkan aparatusnya (aparat birokrasi, aparat kepolisian dan aparat negara).

2. Sertifikat Ganda

Kasus sertifikat tanah ganda atau bahkan triple paling banyak terjadi pada tanah pembelian lelang dan kaplingan. Itu terjadi karena pembeli tanah yang dilelang tidak pernah melihat fisik tanahnya; begitu juga dengan tanah kaplingan. Misalnya, banyak warga Siantan, Pontianak yang hanya memiliki sertifikat tanah seluas satu hektar di kawasan bukit rel, Batu Layang, Pontianak tetapi tidak pernah tahu di mana tanahnya karena pada tanah yang sama sudah terbit sertifikat lain. Kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari menumpuknya sengketa tanah sertifikat ganda di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya.

3. Sengketa tanah adat

`           Kaitan (hukum) adat dengan tanah pertanian sangat kuat. Pengakuan hukum atas tanah berdasar adat biasanya berdasar pengakuan lisan, kesaksian pemuka dan masyarakat setempat. Jika ketiga hal ini tidak dapat dipenuhi hak penguasaan atas tanah oleh seseorang atau keluarga tidak akan diakui. Kasus yang pernah terjadi, belum adanya pengakuan masyarakat setempat secara bulat hak atas tanah Bappeda Kabupaten Bengkayang (yang sekarang sudah ada bangunannya) menyebabkan keberadaan bangunan Kantor Bappeda di mata masyarakat adat ”cacat hukum”. Kasus ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum adat atas tanah masih sangat kuat, bahkan lebih kuat dari hukup pemerintah. Hingga saat ini paling tidak ada tiga hukum pertanahan yang berjalan, yaitu hukum adat, kerajaan dan pemerintah (nasional). Di antara ketiga hukum, hubungan antara hukum kerajaan dan adat relatif lebih dekat dibanding antara hukum adat dan pemerintah. Jika persentase lahan besertifikat dijadikan indikator kemajuan hukum dalam pertanahan pertanian, maka secara umum dapat dikatakan bahwa kemajuan hukum pertanahan di pedesaan Kalbar relatif masih rendah. Sebagai gambaran sertifikasi lahan pertanian di Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Penyuh, Kabupaten Pontianak baru mencapai 10-15 persen (318 buah sertifikat). Kasus di Kabupaten Landak, yang masyarakat petaninya masih relatif tradisional dan jauh dari pelayanan pemerintah di bidang sertifikasi tanah pertanian, diperkirakan tidak melebihi 5 persen.

Upaya menyelesaikan konflik tanah ulayat, dilaksanakan pemerintah dengan sangat berhati-hati, mengingat hal ini merupakan masalah sensitif. Hubungan antara tanah dan masyarakat hukum adatnya merupakan hubungan magis religius. Pada umumnya, masyarakat hukum adat berada dalam tatanan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Kehidupannya sangat bergantung pada mata pencarian yang dilaksanakan di atas bidang tanah ulayatnya. (Sitorus, et.al.,2006).

Diskusi tentang pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah dan pembangunan dalam kaitannya dengan Hukum Adat, akhir-akhir ini dirasakan adanya peningkatan kebutuhan akan tanah untuk keperluan usaha di sektor pertanian, khususnya sub sektor perkebunan oleh pihak swasta dalam rangka upaya pemerintah menggalakkan peningkatan komoditi ekspor non migas. Permasalahan yang diangkat, ternyata para investor mengalami kesulitan dalam masalah tanah terutama pada tahap pembebasan ta­nah milik rakyat atau tanah dengan hak adat. Sementara itu, persoalan tanah adat dalam kenyataannya sangat penting bagi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat hukum adat. Itulah yang menjadi dilematis pimpinan daerah atas kebijakannya terhadapan kepentingan masyarakat akar rumput.

B.     Perspektif Tinjauan Sejarah Agraria

Penelusuran secara historik menunjukkan bahwa akses petani terhadap lahan tidak pernah menggembirakan. Berikut dipaparkan berbagai bentuk perubahan kebijakan tentang agraria dari masa ke masa. Pada era kerajaan, secara prinsip tanah (dan rakyat) adalah “milik raja”. Karena itu, setiap hasil dari tanah mesti disisihkan untuk raja, yang nilainya tergantung kepada luas dan hasil yang diperoleh (Fauzi, 1999). Akibatnya, petani kurang terdorong untuk mengoptimalkan surplus produksi, karena surplus tersebut tidak dapat dinikmati petani secara penuh, namun mengalir ke keluarga raja dan birokrasi keraton. Struktur penguasaan tanah yang berlangsung merepresentasikan struktur sosial masyarakat di pedesaan. Pada masa abad 18 dan awal 19, secara umum di Jawa dikenal 3 kelas penguasaan tanah , yaitu: (1) Kelompok petani tuna-kisma yang kadangkala berlindung pada keluarga-keluarga petani yang memiliki tanah, namun juga sering merupakan tenaga kerja musiman yang tidak terikat dan cukup mobil. (2) Kelompok petani (sikep atau kuli) yang memiliki hak atas tanah, dan untuk hak tersebut berkewajiban membayar pajak dan upeti yang besar jumlahnya kepada pihak kerajaan. (3) Kelas pamong desa yang selain menguasai tanah pribadi, juga berhak menguasai sejumlah besar tanah desa sebagai upah mereka dalam mengatur pemerintahan (lungguh dan tanah bengkok), ditambah lagi hak memperkejakan sikep atau kuli untuk mengarap tanah mereka tersebut tanpa harus membayar upah.

Ada kemiripan pola transformasi agraria di Kalimantan dengan transformasi agraria di Jawa pada abad ke 19 dan 20 awal. Dari waktu ke waktu petani semakin terintegrasi dengan sistem pasar, semakin intensif mengolah lahan , dan pada saat yang sama semakin kecil aksesnya terhadap lahan. Para ahli menengarai transformasi agraria di Jawa telah menggerakkan proses diferensiasi sosial, dimana makin hari masyarakat menjadi semakin terbedakan menurut lapis sosial-ekonomi. Ada sekelompok warga yang menjadi kian makmur dan ada sekelompok warga yang kian miskin, dengan sejumlah kelompok lain yang berada di kedua ujung kontinuum tadi (Semedi:2011). Karena itu tanah-tanah tersebut bukannya dimiliki pejabat-pejabat atau penguasa, melainkan bahwa para penguasa itu dalam artian politik mempunyai hak jurisdiksi atas tanah-tanah dalam wilayahnya yang dengan kekuasaan dan pengaruhnya dapat mereka pertahankan, dan secara teroitis punya hak untuk menguasai, menggunakan, ataupun menjual hasil-hasil buminya sesuai dengan adat yang berlaku. Tentang pola penguasaan tanah pada saat ini, ada perdebatan, apakah pemilikan tanah berbentuk hak komunal atau individual. Bentuk tradisional yang paling umum adalah hak penguasaan secara komunal semua tanah, baik yang dapat ditanami maupun sebagai cadangan, yang seluruhnya berada di bawah pengawasan desa, dimana petani penggarap menerima tanah desa atas kesepakatan bersama para anggota masyarakat desa. Hal ini sama kondisinya dengan pengaturan penggunaan pemakaian tanah adat oleh dewan “doumtuatua” di Bima. Petani Menyewa ”Tanah Pemerintah” pada era Pemerintahan Kolonial (Pranadji,2004).

Dua kebijakan pokok yang dirasakan sangat berpengaruh besar,bahkan hingga saat ini - pada masa pemerintahan kolonial, adalah pengenaan pajak tanah dan mulai berlakunya sistem penyewaan tanah dalam jangka panjang (25 –30 tahun) yang dikenal dengan erfpacht atau tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU). Pemerintah kolonial bekerjasama dengan golongan elit feodal (para bupati). Pajak tanah dimulai ketika masa Gubernur Jenderal Raffles. Saat itu, seluruh tanah dianggap sebagai tanah desa, sehingga pemerintah desa menarik pajak tanah berupa natura dari penduduk. Lalu, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agararia tahun 1870 (Agrarische Wet). Peraturan ini bersifat dualistis, dimana bagi orang asing berlaku hukum Barat, sedangkan bagi rakyat Indonesia berlaku hukum adat. UU ini menjamin kepemilikan pribumi atas hak-hak adat, serta memungkinkan penduduk untuk mendapatkan hak pribadi. Mulai saat itu, dimungkinkan untuk memiliki mutlak (hak eigendom) termasuk hak untuk menyewakannya ke pihak lain. Tujuan untuk melindungi dan memperkuat hak atas tanah bagi bangsa Indonesia asli, ternyata jauh dari harapan. Apalagi ditambah sikap para raja dan sultan baik di Jawa maupun di Luar Jawa yang lebih tergiur untuk memberikan konsesi kepada para penguasa swasta asing, dibanding memberikannya ke warga sendiri. Konflik pertanahan antara pihak swasta yang didukung pemerintah dengan masyarakat sudah mulai terjadi. Era berikutnya, dengan asumsi bahwa tanah adalah milik Belanda, pemerintah melakukan kebijakan sistem sewa tanah kepada petani (Fauzi, 1999: 28). Sistem sewa ini pada dasarnya agar dapat memberikan kebebasan dan kepastian hukum serta merangsang untuk menanam tanaman dagang kepada petani, bukan benar-benar memberikan penguasaan lahan yang riel kepada petani.
Jadi, dengan pola penguasaan disewa atau dengan pajak, masih bersifat sepihak yaitu untuk kepentingan diri Belanda belaka. Di era kerajaan maupun Belanda, kondisinya masih sama, petani tetaplah seorang penggarap dengan kewajiban menyerahkan sebagian hasilnya kepada pihak penguasa. Secara ringkas, pemilik tanah yang jumlahnya sedikit namun menguasai tanah sangat luas dan berkuasa mengatur proses produksi. Mereka memiliki akses kuat ke dunia politik dan menguasai tanah sawah dan pengatur tenaga kerja, sementara para petani sesungguhnya, yang mengolah tanah, memelihara tanaman, mengatur air, dan memanennya; hanyalah pengikut yang powerless. Saat ini masih dapat dijumpai di Jawa beberapa orang dalam satu jaringan keluarga besar yang memiliki tanah sawah luas, terutama pada lokasi basis tebu di Jawa Tengah dan Timur. Landreform terbatas pada era Orde Lama Masa Orde Lama, yaitu mulai dari kemerdekaan sampai dengan tahun 1966, merupakan masa tumbuhnya kebijakan agraria yang idealis. Pada masa ini berhasil dihasilkan suatu produk hukum yang sangat fundamental yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no. 5 tahun 1960. Selain itu juga berhasil disusun dan diundangkan UU no. 56 tahun 1960 tentang landreform, serta UU no. 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil untuk pertanian dan UU 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil pada usaha perikanan laut. Dengan lahirnya UUPA, artinya pemerintah memberi perhatian serius terhadap pentingnya permasalahan agraria sebagai landasan pokok dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.

Kegiatan landreform yang ideal pernah berjalan setelah kelahiran UUPA ini, namun kemudian gagal karena ditunggangi oleh muatan politik (Partai Komunis Indonesia). Landreform, dalam arti redistribusi tanah, mulai dilaksanakan sekitar tahun 1961, dan marak sampai tahun 1965. Setelah itu, landreform tetap berjalan namun dalam kecepatan dan luas yang sangat lambat. Meskipun demikian, sampai dengan tahun 2000, setidak-tidaknya sebanyak 840.227 hektar tanah obyek landreform sudah didistribusikan kepada 1,328 juta lebih keluarga petani yang tersebar di seluruh Indonesia . Pelaksanaan landreform di Indonesia mengalami stagnasi, tersendat-sendat, dan tidak tuntas. Hambatan utama pelaksanaan landreform adalah lemahnya kemauan politik dari pemerintahan Orde Baru yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Program landreform dimulai setelah keluarnya seperangkat peraturan perundang-undangan landreform, seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir, UU No 2/1960 tentang Bagi Hasil, UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah (PP) No 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, serta perangkat peraturan lainnya. Penyebab utama kegagalan landreform adalah karena rendahnya kemauan dan dukungan politik, tidak tersedianya biaya, data dan informasi, serta lain sebagainya.
Pada periode 1945—1960 tumbuh semangat untuk menata-ulang masalah pemilikan, penguasaaan dan penggunaan tanah. Dilaksanakan uji coba landreform dengan skala terbatas. Berdasar UU No. 13/1946, dilangsungkan landreform di daerah Banyumas, serta UU Darurat No. 13/1948 untuk landreform di daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Pada periode ini dihadapi situasi yang dilematis. Di satu pihak, gagasan awalnya bahwa proyek utama reform itu adalah tanah-tanah perkebunan dengan hak erfpacht , tanah-tanah absentee, bekas tanah-tanah partikelir, dan tanah-tanah terlantar. Tapi, sesuai perjanjian KMB, rakyat harus dikeluarkan dari tanah-tanah perkebunan milik modal swasta Belanda. Tahun 1957 akhirnya Indonesia membatalkan perjanjian KMB, dan tahun 1958 dilangsungkan proses nasionalisasi perkebunan-perkebunan besar milik asing, serta melalui UU No. 1/1958 menghapuskan tanah-tanah partikelir. Pada periode demokrasi terpimpin (1960—1965), tidak banyak kemajuan. Sukarno menerapkan kebijakan agraria (neo) populis, dimana land reform dijalankan melalui ”Paket UU Landreform”. Dalam operasionalisasinya digunakan PP 224/1961 tentang Pelaksanaan Distribusi dan Ganti Rugi Tanah, PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, serta UU No.21/1964 Pengadilan Landreform. Reforma agraria tanpa Landreform pada Era Revolusi Hijau Orde Baru Sepanjang pemerintahan Orde Baru, yaitu selama tiga dasawarsa, dapat dikatakan landreform tidak dilaksanakan sama sekali. Meskipun demikian, usaha privatisasi tanah tetap diusahakan pemerintah Orde Baru melalui program sertifikasi tanah meskipun kurang memuaskan. Sejak tahun 1960, telah diterbitkan 23,6 juta sertifikat tanah. Dari jumlah itu, sebanyak 66 persen merupakan hasil pendaftaran secara sporadis (inisiatif pemilik tanah). Sisanya 34 persen adalah hasil kegiatan secara sistematik (inisiatif pemerintah). Harus diingat, sertifikat yang diterbitkan itu baru mencakup sebagian kecil dari total tanah di Indonesia yang seharusnya dilegalisasi. Pemerintah hanya mengejar industrialisasi pertanian, tidak memperhatikan sama sekali aspek struktur penguasaan tanah. Pemerintah meneruskan program pembangunan perkebunan-perkebunan berskala besar dengan tanah-tanah yang luas, namun kurang memperdulikan semakin banyaknya jumlah petani yang tidak bertanah dan sangat membutuhkannya. Pembangunan pertanian Revolusi Hijau tanpa landreform, tanpa sadar telah meminggirkan petani kecil. Program revolusi hijau dipercaya telah menimbulkan polarisasi sosial ekonomi, atau setidak-tidaknya penegasan stratifikasi, dan terusirya kelompok petani landless dari pedesaan (Tjondronegoro, 1999). Permasalahan lainnya adalah penyusutan lahan pertanian, akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan kegiatan komersial lainnya terutama di Pulau Jawa. Penyempitan lahan pertanian itu secara langsung meningkatkan jumlah petani gurem. Mulai tahun 1981 dimulai program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk mempercepat program registrasi tanah. Berikutnya, tahun 1988 berdiri Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keppres no. 26 tahun 1988, namun peranannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, tahun 1999 keluar Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Disini diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang merupakan tanah adat atau tanah ulayat dalam format kepemilikan komunal. Revolusi hijau yang mengabaikan persoalan agraria, memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Ini karena struktur penguasaan terhadap tanah adalah basis kesejahteraaan suatu masyarakat. Apabila strukturnya timpang dan tidak adil, maka segala upaya yang dijalankan pada sisi non-landrerform tidak akan mampu memperbaiki keadaan ini. Tarik Ulur Pusat dan Daerah pada Era Reformasi. Masa reformasi, yakni di jaman Presiden Abdurahman Wahid, akibat pernyataannya bahwa 40 persen dari tanah-tanah perkebunan itu seharusnya didistribusikan kepada rakyat, maka berbondong-bondongnya rakyat menduduki tanah-tanah yang dibiarkan terbengkalai oleh pemiliknya. Salah satu produk hukum penting yang dihasilkan oleh pemerintahan Reformasi dalam konteks Reforma Agraria, adalah keluarnya Tap MPR No IX/MPR/2001. Secara tegas, Tap ini memberi mandat untuk melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan. Bersamaan dengan itu, terjadi perubahan penataan struktur administrasi birokrasi, yaitu berlakunya otonomi daerah. Permasalahan agraria termasuk salah satu kebijakan yang diserahkan ke pemerintah daerah. Dengan otonomisasi daerah saat ini, sesungguhnya ada peluang untuk melakukan reforma agraria secara “lokal”. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah masing-masing memaknai dan memahami reforma agraria. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 11 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa tugas pertanahan merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota. Artinya, pertanahan bersama-sama dengan banyak kewenangan pusat lain telah diserahkan ke pemerintah daerah. Aturan ini merupakan implementasi dari Pasal 2 UUPA No. 5 tahun 1960 yaitu “hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat”. Namun demikian, aturan ini belum secara tegas menjelaskan batasan sejauh mana kewenangan daerah dalam urusan pertanahan yang berada di wilayahnya. Dalam GBHN 1999-2004 sebagai misal, kondisi yang ingin dicapai dari kebijakan ini di antaranya adalah makin kuatnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum, keberpihakan dan perlindungan hukum kepada golongan ekonomi lemah, serta terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif. Di tengah kegembiraan pemerintah daerah dengan pelimpahan kewenangan tersebut, lahir Keppres No. 103 tahun 2001 yang menyatakan bahwa masalah pertanahan masih menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Ini merupakan suatu “sikap yang berhati-hati”. Pemberian kewenangan secara bertahap merupakan langkah terbaik karena pertanahan memiliki muatan politis yang sangat besar. Namun demikian, telah terjadi perubahan dalam otoritas pusat dan daerah dalam beberapa segi agraria. Kegiatan pelayanan pertanahan untuk kepentingan masyarakat sebagian besar telah dapat dilaksanakan di kota/kabupaten dan propinsi.  Kewenangan daerah kabupaten/kota, meliputi: Izin Lokasi, Pengaturan Persediaan dan Peruntukan Tanah; Penyelesaian masalah sengketa tanah garapan di atas tanah negara; Penguasaan pendudukan tanah tanpa ijin dari pihak yang berwenang oleh pihak yang tidak berhak/kuasanya; Penyelesaian ganti rugi dan santunan dalam pengadaan tanah; Penyelesaian dan penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat; Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; Penyelesaian dan pemanfaatan sementara tanah kosong; Pengaturan tanah reklamasi dan tanah timbul; Rekomendasi obyek, subyek, redistribusi tanah obyek landreform; Penetapan penyelenggaraan bagi hasil (tanah pertanian); Penetapan harga dasar tanah; Penetapan kawasan siap bangun. Tahun 2007 pemerintah melansir “Program Pembaruan Agraria Nasional” dengan target mendistribusikan tanah 8-9 juta ha lahan pemerintah kepada masyarakat. Tahun 2010, pemerintah melakukan penertiban tanah terlantar yang jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta ha. Pemerintah sedang menyiapkan RUU Pertanahan dan PP Reforma Agraria yang direncanakan selesai pada Desember 2010. RUU Pertanahan juga mencakup sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundangan terkait tanah, seperti UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang, UU Perkebunan, serta UU Pertambangan, Mineral, dan Batubara. Aspek-aspek hukum adat juga ditata ke dalam sistem keagrariaan nasional. Program pemanfaatan tanah terlantar didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam aturan ini, jika tanah yang dimiliki pemegang hak tidak digunakan selama tiga tahun, pemerintah akan menertibkan haknya. Namun, PP Nomor 11 Tahun 2010 belum memiliki perangkat di bawah yang bisa menjalankan dengan kuat. Belum ada landasan pemaksa pemerintah daerah, atau bahkan instansi-instansi terkait untuk menjalankannya (Syahyuti,2011).

C. Implementasi Reformasi Agraria

Demi mengakhiri struktur penguasaan tanah yang timpang warisan kolonial, pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan reformasi agraria yang termaktub dalam UU Pokok Agraria (UU PA) No.5 tahun 1960.  UU PA No.5/1960 diberlakukan  untuk melikuidasi undang-undang agraria produk penjajahan Belanda (“Agrarische Wet”  dalam Staatsblad 1870 No. 55). Hingga kini, UU ini adalah produk hukum perundang-undangan yang paling berpihak pada kaum tani miskin, karena UU tersebut mereformasi ketimpangan penguasaan tanah menuju kearah kemakmuran yang berkeadilan.

Definisi reformasi agraria dalam kajian ekonomi politik tidaklah tunggal. Secara etimologis reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa (Jurnal Dialektika LPPMD UNPAD, 2006).

Sementara Krishna Ghimire dalam bukunya yang berjudul Land Reform & Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty & Agrarian Reform In Developing Countries (2001), mendefinisikan reformasi agraria atau land reform sebagai perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan. Termasuk juga akses pada input pertanian, pasar serta jasa-jasa dan kebutuhan pendampingan lainnya.

Dari kedua definisi tersebut, dapatalah ditarik suatu kesimpulan: reformasi agraria merupakan suatu perubahan dalam struktur agraria dengan tujuan peningkatan akses kaum tani miskin akan penguasaan tanah. Jadi pada hakekatnya, reformasi agraria dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin.

Pengaruh adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat di Kalbar masih kuat. dengan masih kuatnya adat setempat, pengertian masyarakat pertanian pedesaan dan wilayahnya satu sama lain bisa dikatakan melekat. Jika disebut masyarakat perkebunan hal itu bisa diartikan bahwa sebagian besar wilayah atau lahan pertanian setempat diusahakan masyarakatnya untuk usaha perkebunan. Dari pengamatan ini diharapkan diperoleh gambaran tentang sejauh mana pengaruh adat setempat dan perkembangannya dalam penerapan Reformasi Agraria  di lapangan, khususnya land reform, dalam arti menunjang atau menghambat. Secara bio-regional wilayah Provinsi Kalbar relatif cukup luas dibanding penduduk yang menggarap lahan pertanian. Luas lahan pertanian (pertanian dan hutan) di pedesaan juga yang relatif besar dan diperkirakan mencukupi untuk mendukung kehidupan masyarakat setempat sedikit di atas kebutuhan subsistensinya. Namun jika dilihat apakah lahan pertanian yang ada semuanya produktif, hal itu perlu dilihat lebih jauh. Besar kemungkinan sebagian besar lahan pertanian di Kalbar tidak cukup produktif. Ada beberapa hambatan yang dihadapi masyarakat setempat, yaitu: relatif belum memadainya kemampuan sumberdaya manusia untuk mengusahakan lahan pertanian mengikuti permintaan pasar (domestik dan luar negeri), prasarana ekonomi yang tersedia hingga tingkat desa atau usahatani, kelembagaan ekonomi pedesaan (mencakup keuangan), desiminasi teknologi, keorganisasian dan manajemen petani, budaya dan kewirausahaan. Percepatan transformasi pertanian atau perekayasaan agraria, melalui pengembangan pertanian perkebunan, telah dikenal sejak jaman pemerintahan Belanda. Pada akhir 1980-an, perekayasaan agraria ini juga dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia melalui pengembangan program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan dengan mengijinkan pengusaha swasta besar memasuki wilayah masyarakat adat Dayak pedalaman. Dengan peristiwa ini diperkirakan terjadi dinamika ”adu kekuatan” antara kekuatan adat masyarakat Dayak pedalaman setempat dengan peradaban ekonomi pasar dan pola hidup konsumtif. Oleh sebab itu, jika perekayasaan hubungan keagrariaan di Kalbar, misalnya melalui penerapan pola PIR kelapa sawit, tidak mempertimbangkan tatanan adat setempat maka di kemudian hari hal itu akan menimbulkan komplikasi sosekbudkam yang tidak sederhana dan berkepanjangan.

C.     Kesimpulan

Persoalan-persoalan agraria yang terjadi di Kalimantan Barat ,tumpang tindih lahan (antara sektor satu dengan lainnya), sertifikat ganda/tripel dan tanah adat adalah tiga persoalan utama terkaitan masalah Reforma Agraria yang juga umumnya terjadi di seluruh kawasan Indonesia.

Budaya yang sangat kontra produktif dengan kemajuan bangsa ini perlu dilawan dengan rumusan strategi pembangunan pertanian dan industrialisasi pedesaan yang didukung sistem kepemimpinan nasional yang kuat. Dalam kaitan ini, para elit politik (pusat dan daerah), perumus kebijakan dan penyelenggara pemerintah perlu mendengarkan nasehat dari kalangan pakar sosiologi ekonomi pedesaan, ekonomi pertanian, dan industrialisasi pedesaan, serta mensinergiskan produk undang-undang dan peraturan yang tumpang tindih menjadi macth antara satu sama lainya dan  mengedepankan aspek kepentingan rakyat.

Sebagai sektor masyarakat yang paling berkepentingan maka petani, masyarakat adat dan pekerja pedesaan harus menjadi garda depan dan mempunyai wawasan mumpuni tentang politik agraria.

Daftar Pustaka

Anonimous.2012.Walhi: ”Perubahan Tata Ruang Diduga Legalkan Perkebunan” .blog kalimantan-news.

Edi v.Petebang, Hendrikus Adam, Yulius Higaang.2009. Memutus Sengkarut Pertanahan di Kalimantan Barat.Majalah KR Edisi 169, September 2009.

Fauzi, Noer. 2002. Land reform sebagai Variabel Sosial: Perkiraan tentang Rintangan Politik dan Finansial Pelaksanaan Land Reform. Seminar “mengkaji Kembali Land Reform d Indonesia. BPN, Land Law Initiative (LLI) dan Rural Development Institute (RDI), Jakarta 8 Mei 2002.

Jurnal Dialektika LPPMD UNPAD, 2006

Ketetapan MPR No IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Syahyuti.2011.Membangun Kemampuan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. IPB Press dan Badan Litbang Pertanian.

Pranadji, T.2004.Kemajuan Ekonomi, Reformasinmdan Landreform di Pedesaan :”Analisis Sosilogi Ekonomi Pada Masyarakat ber-Etnis Dayak Kabupaten Landak dan Pontianak”, Provinsi Kalimantan Barat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.Bogor.

Sitorus, et al.,2006. Menuju Keadilan Agraria: 70 tahun Gunawan Wiradi, AKATIGA.Bandung.

Semedi, Pujo.2011.Silabus Studi Perubahan Agraria di Kalimantan. Transformasi Agraria di Kalimantan.FIB-UGM.